Sunday, 24 April 2016

Heboh Yusuf Mansyur Batal Deklarasi Cagub DKI, Ini Alasannya

MINGGU, 24 APRIL 2016 | 16:30 WIB
Heboh Yusuf Mansyur Batal Deklarasi Cagub DKI, Ini Alasannya
Tokoh agama, Yusuf Mansyur saat menyatakan bahwa dirinya belum memutuskan untuk maju sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang di Ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta, 24 April 2016. TEMPO/Larissa
TEMPO.COJakarta - Tokoh agama Yusuf Mansyur urung mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta di Masjid Istiqlal hari ini. Menurut Yusuf, Istiqlal merupakan tempat umum milik bersama yang tidak bisa digunakan atas nama pribadi. "Kami memilih tidak di Istiqlal untuk menjaga hal lain yang tidak diinginkan," kata Yusuf Mansur di Ruang VIP Masjid Istiqlal, Ahad, 24 April 2016.

Selain itu, menurut Yusuf, belum ada pembulatan suara atas keputusannya untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada 2017. Meski para tokoh agama sudah mendukung dia, Yusuf Mansur mengatakan bahwa ia sendiri belum memutuskan untuk maju atau tidak dalam perebutan kursi nomor satu di DKI Jakarta.


"Kalau sudah satu suara maka semua masjid bergeraknya bareng. Tapi kalau belum satu suara dan memang belum. Saya malah belum bersuara. Maka dengan arifnya mereka (alim ulama atau tokoh agama) memilih tidak di Istiqlal untuk menjaga hal lain yang tidak diinginkan," kata Yusuf.

Yusuf mengaku beberapa kelompok memang menyatakan dukungannya untuk dia pada pencalonan di antaranya berasal dari kalangan buruh, pekerja, pengusaha bahkan dari etnis Tionghoa hingga pendeta dan biksu. Namun, Yusuf mengatakan belum memantapkan keputusannya. Dia mengatakana perlu berpikir lewat salat istikharah dan musyawarah.

"Kalau istikharah sudah sempurna musyawarah sudah sempurna. Toh kan masih ada yang lebih bagus. Masih ada yang lebih unggul. Masih ada yang lebih cakap. Yang lebih dicintai," kata dia. Yusuf mengatakan tidak melarang siapapun yang ingin mendukung atau tidak mendukung dia karena menurut dia negara Indonesia adalah negara demokrasi.

Setiap orang berhak menyampaikan aspirasinya. Yusuf sendiri mengatakan bahwa ia sempat tersanjung dengan suara-suara yang memintanya untuk maju. Menurut dia suara dari ulama merupakan dukungan yang sangat kuat. Pasalnya, kata dia, banyak ulama yang memiliki akses yang luas terhadap masyarakat.

Adapun ulama yang disebut mendukunya adalah Didin Hafiduddin, Bakhtiar Nasir, Ahmad Lutfi Fathullah, dan Zaitun Rasmin. "Makanya, PR selanjutnya adalah para tokoh membangun konsolidasi dengan ulama lain supaya Yusuf Mansyur tidak dikatakan melangkahi para ulama yang lain," kata dia.

LARISSA HUDA

Ibu Ini Dipaksa Membuang 14,8 liter ASI di Bandara Heathrow

MINGGU, 24 APRIL 2016 | 16:30 WIB
Ibu Ini Dipaksa Membuang 14,8 liter ASI di Bandara Heathrow
Ilustrasi botol susu bayi. themominmemd.com
TEMPO.COLondon- Ibu dua anak yang tinggal di California, Amerika Serikat merasa dipermalukan oleh petugas bandara Heathrow, Inggris. Jessica Coackley Martines, nama ibu itu, membawa 500 ons atau sekitar 14,7 liter ASI yang disimpan dalam sekitar 4 botol ASI, dalam bentuk cair dan beku. ASI itu akan diberikan kepada bayi laki-lakinya usia delapan bulan.

Setibanya di terminal lima bandara Heathrow, petugas keamanan melarang Martines membawa serta ASI itu. Martines, seorang ibu dan profesional, mencoba bernegosiasi dengan petugas agar ASI yang disimpan dalam botol-botol dapat dimasukkan di bagasi pesawat.

Petugas bandara menolaknya dan memintanya membuang ASI itu jika ingin tetap terbang. Amarahnya memuncak. Melalui akun Facebook, Martines menumpahkan amarahnya saat ia masih berada di kawasan bandara Heathrow pada 21 April 2016 pukul 3.07 pagi seperti dikutip dari Daily Mail.

"Anda membuat saya membuang makanan berharga anak saya untuk selama dua minggu," kata Martines.

Martines menjelaskan, ia mengumpulkan ASI itu dengan cara memerahnya di berbagai tempat yang memungkinkan untuk itu, mulai dari toilet bandara hingga ruang konferensi.

Ia menjelaskan dirinya seorang pekerja profesional yang sering kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Beberapa perjalanan dilakukannya selama 15 hari di delapan kota. Ia terpaksa meninggalkan bayinya di rumah.

Mengutip  peraturan penerbangan internasional, penumpang hanya dibolehkan  membawa 100 mililiter benda cair ke dalam kabin pesawat. Lebih dari itu, dapat dimasukkan dalam bagasi.

Sementara peraturan penerbangan Amerika Serikat (TSA), khusus untuk ASI dan jus yang beratnya lebih dari 3,4 ons diizinkan dibawa ke dalam kabin pesawat.

Masalahnya, Martinez beranggapan bahwa yang dibawanya ke dalam pesawat adalah ASI dalam bentuk beku, bukan cairan. Menyadari sikap petugas yang kaku, ia pun bersedia membawa botol-botol ASI untuk diperiksa dan masuk bagasi. Namun, petugas tetap tidak mengizinkannya.

"Saya berharap lain kali jika Anda melayani seorang ibu , cobalah membantu dan mencarikan bantuan sebagai jalan keluar," ujar  Martines di akhir tulisannya di Facebook yang kemudian diteruskan hampir 4.000 pembacanya saat diunggah Kamis pekan lalu.

DAILY MAIL | MARIA RITA

Dianggap Sudutkan Singapura Soal Ekstradisi, Ini Jawaban JK

MINGGU, 24 APRIL 2016 | 15:02 WIB
Dianggap Sudutkan Singapura Soal Ekstradisi, Ini Jawaban JK   
Kepala BIN Sutiyoso (kiri) bersama terpidana korupsi kasus BLBI Samadikun Hartono (tengah), setelah mendarat dari Cina, di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, 21 April 2016. Samadikun Hartono berhasil dipulangkan dari pelariannya di Cina setelah buron selama 13 tahun. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.COJakarta - Juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Hussein Abdulla, mengklarifikasi pernyataan JK terkait dengan kerja sama ekstradisi dengan Singapura. Menurut Hussein, JK tidak bermaksud menyudutkan Singapura soal belum jelasnya kerja sama ekstradisi antara Singapura dan Indonesia.

"Maksud Pak JK adalah kerja sama itu perlu dicek lagi karena setahu beliau memang belum jelas," ujar Hussein ketika dihubungi Tempo via telepon, Minggu, 24 April 2016.

Beberapa hari lalu, JK dikabarkan menyebut Singapura enggan menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Hal itu, menurut JK, mempersulit kerja aparat penegak hukum Indonesia yang mengejar buron-buron di Singapura. Seolah-olah, Singapura menjadi surga para buron.

Baca juga: Tangkap Buron, Jusuf Kalla Minta Singapura Bersedia Ekstradisi 

Pemerintah Singapura, lewat kementerian luar negerinya, beberapa jam lalu membalas pernyataan JK tersebut. Singapura beranggapan pernyataan JK menyesatkan karena pada kenyataannya Indonesia dan Singapura pernah membuat perjanjian ekstradisi. Hal itu diteken pada 2007 di Bali, saat JK menjadi wakil presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun perjanjian itu tak jelas implementasinya hingga sekarang. Klaim pemerintah Singapura karena tertunda proses ratifikasi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Meski begitu, pemerintah Singapura menegaskan siap menjalankan isi perjanjian tersebut apabila sudah jelas statusnya.

Hussein melanjutkan, JK sesungguhnya juga tahu bahwa perjanjian ekstradisi itu terkendala ratifikasi. Namun JK tidak mengetahui perkembangan terbarunya. Itulah kenapa, kata Hussein, JK meminta perjanjian tersebut dicek kembali agar statusnya segera jelas.

"Kan, enggak mungkin beliau tahu semua perkembangannya. Jadi sesungguhnya beliau itu hanya tanya. Beliau maunya semua koruptor, buron, di luar bisa dikejar atau dikembalikan ke Indonesia," kata Hussein.

ISTMAN M.P.

Monday, 18 April 2016

Pasar Bendungan Wates Ludes Terbakar

Selasa, 19 April 2016 | 10:28 WIB
Pasar Bendungan Wates Ludes Terbakar  
Ilustrasi Kebakaran. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Pasar Bendungan Wates di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ludes terbakar pada Selasa, sekitar 03.30 WIB.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo Gusdi Hartono di Kulon Progo, Selasa, 19 April 2016, mengatakan setelah mendapat laporan, pihaknya langsung menerjunkan satu mobil pemadam kebakaran.

"Kebakaran terjadi sekitar 03.30 WIB. Saat itu, pedagang Pasar Bendungan mulai membuka lapak. Api mulai menjalar karena semua barang di dalam pasar mudah terbakar," kata Gusdi.

Ia mengatakan api dapat dipadamkan sekitar pukul 06.00 WIB setelah mendapat bantuan lima unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Sleman, Bantul, Purworejo, Kota Yogyakarta, dan water cannon dari Kepolisian Resor Kulon Progo.

"Sekitar jam 06.00 WIB, api dapat dipadamkan oleh petugas. Kemudian dari jam 06.00 WIB sampai saat ini, petugas masih melakukan pendinginan dan menyisir sisa-sisa api," katanya.

Selain itu, kata Gusdi, petugas dari BPBD dan kepolisian juga terus memadamkan puing-puing. Petugas kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Setelah tidak ada api, polisi akan melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kejadian. Sampai saat ini, petugas masih fokus memadamkan api," katanya.

Saat kejadian, Bupati Kulon Progo beserta jajarannya meninjau lokasi kejadian untuk menindaklanjuti penanganan pascakebakaran.

ANTARA

Bupati Suparman Batal Dilantik Akibat Jadi Tersangka Korupsi

Selasa, 19 April 2016 | 10:48 WIB
Bupati Suparman Batal Dilantik Akibat Jadi Tersangka Korupsi
Mendagri Tjahjo Kumolo. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Pekanbaru - Pelantikan bupati terpilih Rokan Hulu, Suparman dijadwalkan hari ini, Selasa, 19 April 2016 mendadak batal menyusul surat perintah penundaan dilayangkan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Kepala Sub Bagian Pers Setdaprov Riau, Eriadi Fahmi menyebutkan, sebuah telegram berisi perintah penundaan dari Menteri Tjahjo Kumolo itu sampai kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sekira pukul 23.00 malam tadi.

"Pelantikan ditunda sesuai arahan dari pusat sampai batas waktu yang ditentukan," kata Kepala Sub Bagian Pers Setdaprov Riau Eriadi Fahmi, kepada Tempo, Selasa, 19 April 2016.

Namun belum tahu persis alasan penundaan pelantikan itu. Disebut-sebut penundaan pelantikan disebabkan status tersangka Bupati terpilih Rokan Hulu Suparman dalam kasus suap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Riau (RAPBD) Riau 2015.

Menteri Tjahjo Kumolo sebelumnya sudah memberi sinyal pelantikan Suparman bakal ditunda sampai proses hukum kasus Suparman  memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Namun surat perintah penundaan baru sampai ke tangan Pemerintah Riau Senin malam tadi, 18 April 2016 menjelang pelantikan. Akibatnya pelantikan Bupati Pelalawan Harris-Zardewan yang dijadwalkan bersamaan turut tertunda.

Sebelumnya, Pemerintah Riau telah mempersiapkan pelantikan pasangan kepala daerah Pelalawan terpilih, Haris-Zardewan, dan Rokan Hulu, Suparman-Sukiman. Namun, pada Jumat, 8 April 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penetapan status tersangka kepada Suparman dalam kasus pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2014/2015.

Saat itu Suparman masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau. Bersama Suparman, KPK juga menetapkan tersangka bekas Ketua DPRD Riau periode 2009-2014 Johar Firdaus.

Kasus suap pembahasan APBD Riau sudah bergulir sampai ke pengadilan. Sebelumnya, KPK telah mentersangkakan bekas Gubernur Riau Annas Maamun dan bekas anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN, Ahmad Kirjuhari. Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan vonis terhadap Kirjuhari dengan hukuman penjara selama empat tahun.

Kirjuhari terbukti menerima Rp 1 miliar lebih 10 juta dari Annas Maamun. Sedangkan Annas Maamun belum masuk persidangan lantaran saat itu masih menjalani proses hukum terkait dengan kasus suap alih fungsi lahan di KPK.

RIYAN NOFITRA

KPK Periksa Petinggi Podomoro Tersangka Suap Reklamasi

Selasa, 19 April 2016 | 10:55 WIB
KPK Periksa Petinggi Podomoro Tersangka Suap Reklamasi  
Tersangka kasus suap DPRD DKI Jakarta Ariesman Widjaja (kedua kiri) tiba di Gedung KPK untuk menyerahkan diri di Jakarta, 1 April 2016. Presdir PT Agung Podomoro Land itu menyerahkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan untuk Presiden Direktur PT Agung Pomoro Land Ariesman Widjaja, tersangka pemberi suap pembahasan rancangan peraturan daerah zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta raperda tata ruang Pantai Utara Jakarta tahun 2015-2035, hari ini, 19 April 2016. "Diperiksa sebagai tersangka," kata Pelaksana Harian Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak di Jakarta.

Ariesman tiba di gedung KPK sekitar jam 10.00 pagi. Ia ke luar dari mobil tahanan menggunakan rompi warna oranye. Ariesman memilih bungkam saat dicecar pertanyaan awak media.

Baca Juga: Terlilit Kasus Suap Reklamasi, Sanusi Minta Maaf kepada Prabowo

Selain Ariesman, hari ini lembaga antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan untuk bos Agung Sedayu Sugianto Kusuma dan Asisten Daerah Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta Gamal Sinurat. Keduanya diperiksa menjadi saksi untuk Mohamad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, yang menjadi tersangka penerima suap.

Ariesman menyerahkan diri ke KPK setelah Sanusi tertangkap pada Kamis, 31 Maret 2016, saat operasi tangkap tangan. Dalam operasi itu turut juga ditangkap karyawan Agung Podomoro bernama Trinanda Prihantoro, yang diduga menjadi perantara.

Penyidik menyita duit Rp 1,14 miliar yang diduga diberikan kepada Sanusi untuk memuluskan pembahasan raperda reklamasi yang alot di kalangan anggota Dewan. Saat ini, penyidik KPK juga membidik pengembang lain yang terlibat dalam proyek reklamasi tersebut.

MAYA AYU PUSPITASARI

Moratorium Reklamasi Jakarta Abaikan Efek Buruk Lingkungan

Selasa, 19 April 2016 | 10:57 WIB
Moratorium Reklamasi Jakarta Abaikan Efek Buruk Lingkungan  
Ratusan warga melakukan penyegelan Pulau G, Muara Angke, Jakarta, 17 April 2016. Ribuan nelayan menyegel salah satu pulau yang sedang dalam proses reklamasi, yakni Pulau G. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sudah resmi menghentikan sementara reklamasi Teluk Jakarta hingga waktu yang belum ditentukan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar akan menerbitkan keputusan menteri atas kesepakatan antara pemerintah Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementeriannya tersebut.

Menurut Siti, keputusan menteri itu menunggu hasil Komite Bersama yang mengkaji tumpang-tindih aturan—dari izin hingga analisis mengenai dampak lingkungan. Jika dalam kajian tersebut ditemukan pelanggaran, menurut Siti, keputusan menteri itu bisa berupa pencabutan izin hingga penghentian reklamasi secara permanen. “Apakah dicabut, dibekukan, dihentikan, itu ada prosedurnya,” katanya seperti dikutip Koran Tempo edisi 19 April 2016.

BACA: Aguan Diduga Dalang Suap Reklamasi

Deputi Gubernur Bidang Lingkungan DKI Jakarta Oswar Muadzin Mungkasa mengatakan moratorium bisa menimbulkan dampak buruk baru bagi lingkungan, yakni pulau-pulau yang sudah terbentuk akan longsor dan membentuk sedimentasi di pantai utara. “Siapa yang mengurus pendangkalannya kalau dibiarkan mangkrak begitu?" kata Oswar seusai rapat gabungan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemarin.

BACA: Dari Mana 15 Persen Kontribusi Reklamasi? Ini Rumusnya

Ada enam pulau yang telah terbentuk di Teluk Jakarta. Pemerintah pusat meminta seluruh pengerjaan reklamasi dihentikan hingga payung hukum terbentuk. Namun tidak untuk reklamasi di Pulau Q, yang menyambung dengan daratan milik Kawasan Berikat Nusantara. Pengembang di pulau tersebut adalah PT Karya Citra Nusantara, anak perusahaan Kawan Berikat Nusantara. "Itu jelas menyalahi aturan dan menyumbat air laut, tapi tak ada yang protes karena milik pemerintah," kata Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Bramantya Satyamurti Poerwadi juga mengatakan penghentian reklamasi jelas menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem dan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Namun, dia menambahkan, Kementerian Kelautan diharuskan mengkaji ulang aturan teknis, antara lain mengenai jarak kanal antarpulau sesuai dengan ruang hidup laut. "Beri kami waktu untuk bekerja," katanya.

BACA: Hitung-hitungan Ahok Reklamasi Akan Untungkan Jakarta

Menurut Oswar, rapat gabungan itu hanya membahas moratorium dari sisi aturan, tak membahas detail dan teknis dampak buruk serta antisipasinya jika moratorium sudah berjalan. Komite Bersama akan mulai bekerja pada Kamis besok.

LARISSA HUDA | NIKOLAUS HARBOWO